Melalui Program Pro-Rakyat, Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan
Program pro rakyat Jokowi untuk kurangi kemiskinan. Mengelola Negara dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai lebih dari 260 juta atau merupakan Negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat tentu saja salah satu tantangannya adalah bagaimana mengelola Negara yang mampu menciptakan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh rakat Indonesia sebagaimana amanat Pancasila sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Penduduk miskin senantiasa menjadi beban bagi pemerintah karena dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 260 juta orang, tentu saja akan memiliki angka kemiskinan yang besar, meskipun prosentase penduduk miskin kecil. Semisal, jika 10% penduduk masuk kategori miskin akan ada 26 juta penduduk miskin.
Program pro rakyat Jokowi untuk kurangi kemiskinan jika melihat angka kemiskinan yang masih tinggi dan distribusi pendapatan yang belum merata, maka wajar jika dalam konteks implementasi Nawacita Jokowi pembangunan bidang ekonomi memiliki prioritas yang tinggi. Untuk itulah, melalui rangkaian kegiatan Dialog Nasional Untuk Indonesia Maju yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2018, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan berdialog langsung dengan Menteri terkait, khususnya Menteri yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat untuk mengetahui program pro-rakyat yang telah dilaksanakan Pemerintah serta tentu saja masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung kepada para Menteri.
Pada acara Dialog Nasional untuk Indonesia Maju yang ke-13 yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2018 di Boyolali, ada yang special dari acara Dialog Nasional tersebut, yaitu kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal (Purn) Moeldoko. Acara Dialog Nasional tersebut juga menghadirkan Menteri Perdagangan Bapak Drs. Enggartiarto Lukita dan Menteri Sosial Bapak Dr. H Idrus Marham. Sebagaimana acara Dialog Nasional sebelumnya kedua menteri ini sering menjadi narasumber. Tentu wajar sebagai Kementerian yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas, tentu keberhasilan program kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial akan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan distribusi manfaat ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia.
BPS merilis data penduduk miskin pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Melihat data tahun 2014 dan 2017 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :
- Jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami penurunan dari 28,28 juta menjadi 26,58 juta orang.
- Prosentase penduduk miskin Indonesia juga mengalami penurunan dari 11,25% menjadi 10,12%.
- Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
Dengan jumlah dana dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000. Maka untuk tahun 2018 dengan 10 juta penerima, akan ada dana Rp 18,9 triliun yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Program pro rakyat Jokowi untuk kurangi kemiskinan melalui program PKH tentu saja diharapkan dapat mengurangi laju urbanisasi, mengingat semakin besar jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Berdasarkan penelitian dari lembaga internasional, jika di tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 70% diperkirakan akan ada lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Sehingga program keluarga harapan yang dilaksanakan di perkotaan dan pedesaan, akan memiliki tujuan lain selain mengentaskan kemiskinan yaitu bagaimana program ini dapat menahan laju urbanisasi dan bahkan menarik orang kota untuk kembali ke desa.
 |
| Menteri Perdagangan Bapak Drs. Enggartiarto Lukita |
Apakah Program Keluarga Harapan (PKH)?
Berdasarkan situs Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Program pro rakyat Jokowi untuk kurangi kemiskinan melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.
Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).
Program pro rakyat Jokowi untuk kurangi kemiskinan, sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat. Program Pro Rakyat Jokowi Untuk Kurangi Kemiskinan.
Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:
- Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
- Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
- Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000
Tentu saja tidak hanya terkait dengan kemiskinan, Pemerintah Jokowi juga memberkan perhatian bagi upaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi daerahnya serta menghemat biaya transportasi dengan membangun secara masif berbagai infrastruktur termasuk infrastruktur jalan tol yang terbukti saat mudik lebaran 2018 telah mampu meningkatkan kelancaran para pemudik. Dapat dibayangkan jika tahun 2019 seluruh tol Trans Jawa telah terhubung dan berfungsi secara penuh maka kemudahan mudik lebaran 2019 tentu akan lebih baik dan masyarakat dapat menghemat biaya perjalanan sehingga dapat berbagi dan menggerakkan ekonomi di kampung halaman lebih besar lagi.
 |
| Dr. Dwi Soetjipto dalam sambutan Dialog Nasional Indonesia Maju ke 13 di Semarang, Rabu (16/05/18). |